Resume Sistem Politik Masa Dinasti Umayyah

RESUME SISTEM POLITIK MASA DINASTI UMAYYAH

Perintisan Dinasti Umayah di lakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak membai’at Ali dan berperang melawan Ali serta melakukan perdamaian (tahkim) dengan pihak Ali yang secara politik sangat menguntungkan pihak Muawiyah.

Aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup mengunakan cambuk, dan tidak akan mengunakan cambuk jika cukup dengan lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut sekalipun antara aku dan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkannya lepas. Saat mereka menariknya dengan keras, aku akan melonggarkannya, dan ketika mereka mengendorkannya, aku akan menariknya dengan keras. (Muawiyah ibn Abi Sufyan).

Pernyataan di atas cukup mewakili sosok Muawiyah Ibn Abi Sufyan sebagai seseorang yang cerdas dan cerdik. Ia seorang politisi ulung dan seorang negarawan yang mampu membangun  peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Ia pendiri sebuah dinasti besar yang mampu bertahan selama hampir satu abad dan seorang pemimpin yang paling berpengaruh pada abad ke 7 H. Baginya, politik adalah senjata maha dahsyat untuk mencapai ambisi kekuasaaany, yang ia wujudkan dengan membangun Dinasti Umayyah.

Muawiyah mengganti sistem pemerintahan Islam dari sistem demokrasi menjadi sistem mamlakat (monarki atau kerajaan) dengan melantik anak dan cucunya untuk menjadi raja seterusnya. Akan tetapi kepemimpinan pusat tidak di sebut sebagai raja, Muawiyah tetap menggunakan gelar khalifah dengan makna konotatif yang di perbeharui. Jika pada zaman Khulafah Ar- Rasyidin adalah pemimpin masyarakat. Sedangkan zaman Bani Umayyah, yang di maksud dengan khalifah ialah khalifah Allah yaitu pemimpin atau penguasa yang di angkat oleh Allah.

Dinasti Umayah di rintis dan didirikan pertama kali oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan (661 M-681 M) yang berpusat di Damaskus (Siria). Pada masa awal pemerintahannya munculnya berbagai konflik di masyarakat di antaranya terjadinya perang saudara, anarkisme dan ketidak disiplinan kaum nomad yang tidak lagi di kendalikan oleh ikatan agama dan moral yang menyebabkan ketidak stabilan dimana-mana dan hilangnya kesatuan.

Oleh karena itu Muawiyah mengubah kedaulatan pemerintah Islam yang berbasis agama menjadi Negara sekuler. Walaupun unsur agama dalam pemerintah dan pemerintahan tidak hilang sama sekali. Muawiyah tetap mematuhi formalitas agama dan kadang- kadang menunjukan dirinya sebagi pejuang islam. Sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayah diadopsi dari kerangka pemerintahan Persia dan Bizantium, dimana ia menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan.

Sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayyah juga telah meninggalkan tradisi musyawarah untuk memilih pemimpin umat Islam. Untuk mendapatkan pengesahan, para penguasa Dinasti Bani Umayyah kemudian memerintahkan para pemuka agama untuk melakukan sumpah setia (bai’at) dihadapan sang khalifah. Padahal, sistem pengangkatan para penguasa seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan ajaran permusyawaratan Islam yang dilakukan oleh Khulafa Rasyidin.

Sistem Pemerintahan Dinasti Umayyah :

Ø  Adanya angkatan darat yang kuat dan efesien.

Ø  Adanya Depertemen pencatatan (diwanulkahatan). Yaitu depertemen yang berfungsi sebagai pencatat dan menyalin di dalam suatu register, peraturan yang di keluarkan oleh Khalifah selanjutnya peraturan asli harus di segel dan di kirim ke alamat yang di tuju.

Ø  Adanya pelayanan pas (diwanulbarid), berfungsi memberitahu pemerintah pusat tentang segalah hal yang terjadi di daerah provinsi.

Ø  Adanya secretariat imperium pusat yang medianya bahasa arab dan secretariat provinsi yang menggunakan bahasa yunani dan Persia.

Ø  Dalam mengurusi urusan pemerintahan dan urusan keuangan. Dia mengangkat seorang gubernur di setiap provinsi untuk mengurusi urusan pemerintahan dan mengangkat seorang pejabat khusus dengan gelar sahibulkharaj untuk memungut pajak di masing- masing provinsi.

Pada masa kekuasannya yang hampir satu abad, dinasti ini mencapai banyak kemajuan. Dintaranya adalah kekuasaan territorial yang mencapai wilayah Afrika Utara, India, dan benua Eropa, pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah kedalam 10 provinsi, kemajuan bidang administrasi pemerintahan dengan pembentukan dewan-dewan, organisasi keuangan dan percetakan uang, kemajuan militer yang terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut, organisasi kehakiman, bidang sosial dan budaya, bidang seni dan sastra, bidang seni rupa, bidang arsitektur, dan dalam bidang pendidikan.

Kemunduran dan kehancuran Dinasti Bani Umayyah disebabkan oleh banyak faktor dinataranya adalah perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjagan dengan golongan oposisi Syi’ah dan Khawarij, pertentangan etnis suku Arab Utara dan suku Arab Selatan, ketidak cakapan para khalifah dalam memimpin pemerintahan dan kecenderungan mereka yang hidup mewah, penggulingan oleh Bani Abbas yang didukung penuh oleh Bani Hasyim, kaum Syi’ah, dan golongan Mawali.

Berikut nama-nama ke 14 khalifah Dinasti Bani Umayyah yang pernah berkuasa: 

1. Muawiyah bin Abi Sufyan (41-60 H/661-680 M) 
2. Yazid bin Muawiyah (60-64 M/680-683 M)
3. Muawiyah bin Yazid (64-64 H/683-683 M)
4. Marwan bin Hakam (64-65 H/683-685 M)
5. Walid bin Abdul Malik (86-96 H/705-715 M)
6. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H/715-717 M)
7. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)
8. Yazid bin Abdul Malik (101-105 H/720-724)
9. Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H/724-743 M)
10. Walid bin Yazid (125-126 H/743-744 M)
11. Yazid bin Walid (126-127 H/744-745 M)
12. Ibrahim bin Walid (127-127 H/745-745 M) 
13. Marwan bin Muhammad (127-132 H/745-750 M).

DAFTAR PUSTAKA

1.      Kencana , Inu Syafiie. Ilmu Politik. Jakarta: PT Rineka Cipta.2010

2.      K. Hitti, Philip.  The History of Arabs. Terjemahan dari The History of Arabs; From The  Earliest Times to The Present Oleh R. Cecep Lukman Yasin dan deDi Slamet Riyadi Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2008           

3.      Supriyadi, Dedi. Sejarah Peradaban Islam. Bandung : Pustaka Setia. 2008