Makalah Institusi Dan Pembangunan Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam arti luas adalah sebagai proses pertumbuhan atau kemakmuran, distribusi atau keadilan, transformasi atau kemajuan. Pembangunan sangat berkaitan dengan masalah ekonomi. Sejarah doktrin ekonomi menunjukan pada saat dilahirkan ekonomika berhubungan erat dengan etika (Ace Partadiredja,1981).  Di satu pihak Ilmu ekonomi di anggap paling maju dalam menawarkan Pembangunan bagi semua kalangan (masyarakat maupun negara).

Reformasi ekonomi menghasilakan bagunan ekonomi yang di landasakan pada kekuatan ekonomi rakyat dan negara. Dengan kata lain dalam membangun sebuah ekonomi yang di perankan oleh masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah juga mempengaruhi pembangunan ekonomi tersebut. Faktor politik dan ekonomi berhubungan erat, namun dalam kenyataannya mudah  mengatakan tapi sukar menerapkan. Hubungan Politik  dengan ekonomi menurut Bruno Frey, politik dalam bentuk keinginan mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum, dan ekonomi dalam bentuk usaha memperkecil tingkat pengangguran dan tingkat inflasi di masyarakat.

Pemilu yang demokratis dan terciptanya proses check and balances, yakni terselenggaranya kehidupan kenegaraan dimana dapat dilaksanakan sebuah pemerintahan yang bersih dan efisien yang diimbangi oleh control yang efektif dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dan dalam mewujudkan itu peran masyarakat juga sangat di perlukan, yaitu dengan memilih wakil-wakilnya dengan mempertimbangkan kesejateraan bersama.

Revolusioner sangat di perlukan dalam proses pembangunan yang sejalan dengan ekonomi dan politik  yang demokratis, modern dan menempatkan hukum sebagai rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin keadilan bagi semua orang. Jika proses reformasi ini tidak terkelolah dengan baik, akan cenderung mendorong situasi yang khaos dan kondisi revolusioner yang pada gilirinya dapat menciptakan disintegrasi bangsa. Dengan Pemilu yang demokrtasis yaitu adanya keadilan hukum dan diiringi dengan pembangunan yang merata di masyarakat tentu akan membentuk sebuah negara yang ideal.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Peran Institusi Dalam Pembangunan Ekonomi

1.      Pengertian Dan Arti Penting Institusi

Kata “institusi” sering diterjemahkan dengan “organisasi”, namun demikian institusi memiliki definisi yang berbeda dalam New Institutional Economics (NIE). Pada literatur NIE, institusi definisikan sebagai, Aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat (North, 1990 dan Williamson, 1985).

Berbeda dengan definisi organisasi, dimana definisi organisasi adalah, Sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Burky dan Perry, 1998).

Organisasi dan individu mencapai kepentingan mereka di dalam sebuah struktur institusi berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak, hukum konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan, dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya). Organisasi kemudian memiliki aturan internal (yaitu institusi) untuk menangani permasalahan personalia, anggaran, pengadaan dan prosedur pelaporan, yang membatasi perilaku anggota mereka. Dengan demikian, institusi merupakan struktur insentif (pendorong) bagi perilaku organisasi dan individu.

Contoh Intitusi Formal:

Ø  Hukum dan peraturan adalah aturan formal yang menentukan struktur insentif dan mempengaruhi perilaku individu dan organisasi swasta, seperti perusahaan, di dalam pasar.

Ø  Kontrak pegawai sipil adalah aturan formal yang mempengaruhi insentif dalam organisasi publik. Bentuk kontrak pegawai antara lain seperti kontrak antara individu atau organisasi swasta, personalia, anggaran, pengadaan, pelaporan dan prosedur audit.

Ø  Hukum Konstitusional, yang juga mempengaruhi insentif bagi politisi pada berbagai tingkat pemerintahan, adalah aturan formal yang menentukan tanggung jawab dan hubungan politik dan fiskal pada berbagai tingkat pemerintahan.

Contoh institusi informal:

Ø  Kepercayaan atau kecenderungan untuk bekerja sama antara individu yang saling bertemu secara infrekuentif adalah aturan informal yang berdasarkan fakta bagwa individu biasanya memiliki penilaian yang sama tentang perilaku seperti apa yang akan membuat kerjasama yang saling menguntungkan.

Ø  Etika dan nilai juga cenderung untuk membatasi perilaku individu dengan membangun norma-norma.

Ø  Norma politik yang biasanya implisit (tidak terungkap) biasanya membatasi perilaku politisi dan pegawai sipil.

Contoh organisasi:

Ø  Organisasi politik, termasuk anggota legislatif dan komite-komite, partai politik, badan pemerintah dan pengadilan.

Ø  Organisasi ekonomi, termasuk perusahaan swasta, serikat dagang, dan asosiasi bisnis.

Ø  Organisasi sosial, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM), sekolah dan lembaga orang tua dan guru.

2.      Tingkatan Institusi

Institusi menurut Williamson (2000) memiliki 4 (empat) tingkatan yang saling berhubungan timbal balik:

Ø  Tingkatan pertama berhubungan dengan social theory yang merupakan institusi informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti tradisi, norma, adat dan sebagainya.

Ø  Tingkatan yang kedua berhubungan dengan economics of property right atau positive political theory yang merupakan lingkungan intitusi yang terdiri dari aturan main (hukum), politik, lembaga hukum dan birokrasi.

Ø  Tingkatan ketiga adalah transaction cost economics atau biaya transaksi, dimana tingkatan ini terdiri dari pelaksanaan kontrak, pengaturan dan penegakannya yang semuanya tidak terlepas dari biaya transaksi.

Ø  Tingkatan keempat adalah agency theory yang terkait dengan pengaturan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

3.      Konsep Dasar Institusi

Ahli-ahli ekonomi telah memberikan beberapa konsep dan wawasan yang berguna untuk menganalisis dan merancang institusi yang sesuai. Beberapa konsep dasar terkait erat dengan beberapa permasalahan berikut ini (Burki dan Perry, 1998) :

1)      Ketidak sempurnaan informasi (asymmetric information) yang membawa kepada masalah hubungan principal agent.

Ketidaksempurnaan informasi terjadi bila salah satu atau lebih dari pihak yang bertransaksi memiliki informasi lebih tentang kualitas input, output, maupun tentang aspek-aspek ekonomi lain yang mana pihak lawan kesulitan untuk mengetahui informasi tersebut (misalnya terlalu mahal untuk mengakses informasi tersebut). Ketika informasi yang ada terlalu sering berubah, maka akan muncul kecenderungan terjadinya ketidaksempurnaan informasi (asymmetric information).

Jika seseorang yang memiliki kepentingan (principal) mendelegasikan suatu tanggung jawab kepada pihak lain (agent), dimana pada saat itu terjadi ketidaksempurnaan informasi, maka ada kemungkinan agent melepaskan tanggung jawabnya tanpa sepengetahuan principal, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan sumber daya oleh agent. Sebaliknya, principal dapat berlaku semena-mena terhadap agent atas kekuasaan dan kontrolnya atas sumber daya tertentu. Inilah yang dinamakan masalah hubungan principal-agent.

Permasalahan principal-agent dapat diatasi atau dikurangi dengan institusi yang menetapkan pengawasan efektif atau mekanisme feedback yang mana dapat membuat kinerja dan hasil yang dicapai lebih transparan dan terukur. Idealnya, mekanisme pengawasan harus diiringi dengan mekanisme penegakan yang efektif memberikan hukuman (punishment) bila bersikap oportunistik dan memberikan imbalan atau penghargaan (reward) bila memiliki kinerja yang baik.

2)      Strategi keluar dan kritik (exit and voice strategy) sebagai alat untuk memberikan feedback (reaksi yang muncul akibat suatu ketidakpuasan).

Strategi keluar dan kritik merupakan bentuk strategi untuk meminimalkan kerugian akibat suatu tindakan oportunistik yang mungkin dilakukan pihak lawan dalam suatu transaksi. Strategi exit atau keluar dan mencari partner lain dilakukan bila terbukti pihak lawan bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan semula. Namun dalam beberapa kondisi seringkali pilihan exit merupakan keputusan yang mahal atau sulit untuk diambil, sehingga pilihan exit tidak dilakukan. Pilihan strategi voice kemudian diambil, yaitu dengan mengundang pihak ketiga yang netral untuk memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikan masalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3)      Hubungan antara transaksi (transaction), hak milik (property right), kontrak (contract) dan mekanisme penegakannya (enforcement mechanism).

Transaksi dalam ekonomi merupakan transfer hak milik suatu aset, barang maupun jasa. Transaksi diatur dengan agturan formal maupun informal yang menentukan bagaimana hak milik dipindahtangankan, termasuk di dalamnya terdapat kesepakatan harga, cara pembayaran, kualitas, kondisi barang/jasa dan sebagainya. Kontrak merupakan aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang mengatur bagaimana transaksi berlangsung.

4)      Pentingnya institusi pada kebijakan publik.

Institusi penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena institusi membentuk suatu struktur insentif (aturan) untuk menjalankan perekonomian dan bagi pelaku-pelakunya. Institusi yang baik akan mendorongnya transaksi dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi biaya transaksi (transaction cost) dengan memperbaiki akses dan kualitas informasi dan mendorong tegaknya aturan.

5)      Pentingnya kredibilitas institusi dalam pembangunan sosial ekonomi.

Institusi yang baik haruslah memiliki aturan yang jelas, dikenal secara luas, masuk akal atau logis, dapat diterima secara luas, dapat diperkirakan (predictable), dapat dipercaya, disusun dengan benar dan juga dilaksanakan dengan benar. Walaupun stabilitas institusi sangat penting dalam meningkatkan investasi, memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi adaptasi dan perubahan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Kemampuan untuk menyesuaikan terhadap perubahan didapat dalam struktur insentif yang mengakomodasi perubahan teknologi, preferensi sosial, faktor eksternal maupun inovasi institusional. Adanya perubahan insitusi membawa pada pertanyaan seberapa mungkin perubahan itu terjadi, bagaimana terjadinya dan bagaimana menghadapinya. Faktor ekonomi politik sering menjadi penyebab yang menentukan sifat dan tingkat perubahan institusional dalam waktu dan siklus yang berbeda.

6)      Implikasi dari biaya transaksi (transaction cost)

Sebagian besar transaksi selalu membutuhkan biaya, yang sering disebut biaya transaksi (transaction cost). Di dalamnya termasuk biaya untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang suatu barang dan jasa (harga, kualitas, kualitas), informasi tentang partner transaksi (reputasi, track record), kualitas property rights yang akan dipindahkan, termasuk di dalamnya kerangka legalitas dan kontrak, desain biaya, pengawasan dan penegakan aturan kontrak. Disepakatinya suatu kontrak perjanjian ditentukan oleh beberapa faktor seperti, seberapa besar biaya transaksi, informasi dan asumsi perilaku (bounded rationality atau oportunisme). Perilaku oportunistik digambarkan sebagai perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan dengan cara ilegal sekalipun.

4.      Pengertian Pembangunan

Mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja di artikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya, dan negara satu dengan negaralainnya. Namun, secarar umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Berikut pengertian pembangunan menurut parah ahli:

Ø  Pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Ø  Ginanjar Kartasasmita (1994), Pembangunan ialah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Ø  Siagian (1994), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pememrintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinanaan bangsa.

Ø  Alexander (1994), pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencangkup seluruh system sosial seperti politik, ekonomi, infastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya.

Ø  Portes (1976), mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

Ø  Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula di artikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

5.      Pembangunan Institusi dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi

Dalam desentralisasi, keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dipandang sebagai hubungan principal-agent. Menurut Rondinelli (1999). Dengan ketidaksempurnaan informasi dan kemungkinan adanya perilaku oportunistik, maka hubungan principal agent dalam suatu kontrak dapat mengarah kepada terjadinya adverse selection (menyembunyikan informasi) dan moral hazard (penyalah gunaan wewenang).

Bagi bangsa Indonesia, desentralisasi dan otonomi merupakan suatu momen perubahan institusional yang cukup besar bagi kehidupan. Perubahan tata pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi terjadi secara bertahap. Namun hingga sampai sekarang keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah belum sampai pada tingkat yang diharapkan. Kegagalan ini lebih disebabkan adanya masalah institusional, yang salah satunya adalaha konflik kepentingan antara pemerintah daerah satu dengan daerah lain, misalnya konflik dalam hal pendapatan daerah. selain itu permasalahan peraturan perundang-undangan sering tumpang tindih sehingga tidak menimbulkan kejelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan korupsi yang justru meningkat dan kurangnya penegakan hukum juga mendorong kegagalan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Di satu sisi peraturan perundangan yang tidak jelas dan kurangnya mekanisme penegakan peraturan dapat  mendorong penyelenggara pemerintahan daerah menjadi oportunistik dan menyalahgunakan wewenang.

6.      Peran Institusi dalam Pembangunan

Institusi menjadi penting bagi pembangunan ketika banyak pihak berinteraksi (bertransaksi) dalam memainkan perannya masing-masing. Permasalahan informasi dan penegakan hukum (enforcement) menjadi penyebab tingginya biaya transaksi (transaction cost) antar pihak tersebut. Sebagai ilustrasi permasalahan ini digambarkan dalam di sektor finansial. Sektor finansial sangat dipenuhi oleh sejumlah aturan penyelenggaraan yang ketat dan sangat diatur oleh pemerintah. Institusi, terutama aturan formal, sangat penting agar dunia perbankan terselenggara dengan baik mengingat sektor ini sangat krusial bagi keberhasilan perekonomian negara.

Sebagai ilustrasi, sebelum menyetujui suatu pinjaman kredit, pihak bank harus merasa yakin bahwa peminjam kredit akan mampu membayar bunga pinjaman beserta pokoknya. Bank kemudian berusaha menilai neraca keuangan peminjam dan berusaha mengetahui sejauhmana pinjaman dapat dikelola dengan baik. Bank kemudian membebankan biaya analisis dan tingkat bunga tertentu sesuai dengan analisis resiko kredit. Kredit pinjaman biasanya sangat beresiko sehingga menyebabkan bunga pinjaman dinaikkan sehingga perusahaan kecil akan sulit mendapatkan kredit dan justru sering mendapatkan kredit pada bunga yang lebih tinggi daripada perusahaan besar.

Ketika pihak peminjam memiliki reputasi yang baik dengan bank, ini akan memudahkan pihak peminjam untuk mendapatkan pinjaman. Namun ketika pihak peminjam tidak memiliki hubungan dengan peminjam, maka bank akan memeriksa dengan teliti kemampuan peminjam baik dengan melakukan survei usaha ataupun berusaha mendapatkan referensi dari pihak lain, seperti pihak bank lain yang pernah mengadakan hubungan dengan pihak peminjam. Selain itu pihak bank akan lebih mensyaratkan adanya jaminan, agar bank merasa yakin tidak akan dirugikan, karena bank dapat mengambil alih jaminan tersebut bila terjadi kegagalan bayar oleh peminjam. Adanya jaminan merupakan mekanisme penegakan (enforcement) aturan, yaitu agar peminjam kredit melakukan kewajibannya.

Baik institusi formal maupun informal sangat penting dalam transaksi kredit seperti di atas. Jika dalam masyarakat berkembang budaya “lari dari kewajiban bayar” dan jika hak pemberi kredit lemah, tidak adanya lembaga pemberi referensi, ketika jalur pengadilan memakan waktu dalam mengambil alih jaminan, maka banyak peminjam yang potensial yang mampu dan mau membayar kredit akan dimasukkan dalam daftar yang mendapatkan kredit, karena bank akan semakin sulit membedakan antara peminjam potensial yang baik dan buruk karena ketidakadaan informasi dan bank juga akan semakin enggan mengambil resiko.

Ketidak cukupan Informasi dan prosedur penegakan aturan akan membuat bank berpersepsi bahwa resiko untuk menyalurkan kredit sangat tinggi. Pada kasus ini, bank hanya akan meminjamkan pada tingkat bunga yang tinggi karena tingginya resiko. Namun pada tingkat bunga yang tinggi, hanya sedikit peminjam kredit yang mampu melakukan pinjaman. Hanya bisnis dengan potensi pendapatan yang tinggi atau usaha yang sangat beresiko atau justru mereka yang tidak berniat membayar yang akan mengajukan kredit (problem ini disebut adverse selection). Kondisi ini jika terjadi dalam skala yang besar akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, karena sektor riil akan terkena dampaknya dari sulitnya mendapatkan modal usaha.

Sebaliknya pihak penabung juga akan menghadapi permasalahan informasi terkait dengan kesehatan bank. Mereka biasanya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi kualitas usaha bank dalam menyalurkan pinjaman. Mereka mempercayai bank hanya karena mengenalnya dan percaya pada pengelola bank. Informasi yang tidak sempurna (imperfect informations) yang diperoleh pihak penabung akan dapat menyebabkan bank pada kehilangan kepercayaan dari pihak penabung meskipun kondisi bank tersebut baik. Kepanikan pihak penabung akan membawa pada penarikan besar-besaran dananya pada bank dan kemudian bank akan mengalami krisis likuiditas sehingga bank mengalami kerugian besar. Implikasi dari kasus ini membuat pemerintah melakukan serangkaian program dan kebijakan seperti halnya jaring pengaman (safety nets) untuk menjamin dana masyarakat pada saat perbankan mengalami krisis.

Namun demikian jaring pengaman ini juga harus diiringi dengan sistem koleksi kredit yang efektif, pemonitoran peminjam, manajemen resiko. Sistem yang mampu mengatasi permasalahan informasi dan penegakan hukum menjadi penting dalam dunia perbankan. Itulah yang menjadi sebab mengapa sektor perbankan sangat dipenuhi dengan banyak peraturan Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa informasi dan penegakan aturan menekankan arti penting institusi bagi pembangunan. Ini dikarenakan institusi menentukan efisiensi dan eksistensi organisasi. Institusi sangat penting dalam produksi dan kualitas barang publik seperti air bersih dan keamanan di jalan raya. Institusi yang baik harus menyediakan aturan yang jelas, dipahami secara luas, masuk akal, berlaku bagi semua pihak, dapat diprediksi, dapat dipercaya, dan secara benar dan konsisten ditegakkan.

BAB III

PENUTUP

Proses pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyususnan pogram, kegiatan pogram, pengawasan sampai pada pogram terselesaikan.

Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda-beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan / penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata-rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah.

Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteran rakyat banyak. Oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki beberapa sektor yaitu pengangguran, sumber daya manusia, inflasi, korupsi dan kemiskinan agar tingkat pertumbuhan ekonomi lebih baik.

 Partisipasi aktif masyarakat sipil juga sangat diperlukan dalam proses pembangunan negara baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai warga Negara yang turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan.

  

DAFTAR PUSTAKA

North, D. Institution, Institutional Change and Economic Performance, New York: Cambridge University Press. 1990.

Williamson, O.E. The Economic Instituions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York: Free Press. 1985

Williamson, O.E. The New Institutional Economics: Taking Stock Looking Ahead, Journal of Economic Literature 38 (September).2000

Burky, S.J. dan Perry, G. Beyond the Washington Consensus: Institution Matter, World Bank Latin American and Caribbean Studies. Viewpoints. 1998.

                                                                                                                        
                                                                                                                        Banda Aceh, 03 Mei 2016


                                                                                                                                    Putri Aulia